.png)
(Foto: Zulkifli Bujir, S.Sos selaku Ketua DPD Media Independen Online Indonesia KSB)
Sumbawa Barat - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Media Independent Online Kabupaten Sumbawa Barat (DPD MIO KSB), Zulkifli Bujir, S.Sos mendesak Bupati Dr.Ir.H.W.Musyafirin, MM mundur sebagai ketua Tim Terpadu Rekrutmen Tenaga Kerja untuk proyek pembangunan pabrik smelter di Maluk.
Menurut Zulkifli Bujir, hal itu dilakukan agar independensi dan profesionalitas kerja tim Rekrutmen Tenaga Kerja bersih dari intervensi dan pengaruh politik. Permintaan tersebut bukan tak beralasan, pasalnya status dan penetapan Bupati sebagai ketua tim terpadu rekrutmen tenaga kerja juga belum memiliki landasan hukum yang jelas.
"Sikap yang arif dan bijaksana sebagai seorang Bupati adalah mundur dari jabatan sebagai ketua tim. Mengingat jabatan Bupati adalah jabatan politik, yang tentunya kental sekali dengan kepentingan politik," jelasnya dalam keterangan persnya bersama sejumlah media, Selasa (06/09/2022) siang.
Tak hanya itu, katanya, ini juga dalam rangka menjaga munculnya spekulasi negatif dari publik terkait hasil pengumuman rekrutmen nantinya. Dimana isu yang berkembang ditengah masyarakat, terindikasi tim rekrument yang diketuai Bupati berpotensi mengakomodir kepentingan tim dan kelompok.
"Situasi ini harus dibaca oleh Bupati, karena kita tidak ingin kondusifitas daerah menjadi terganggu dengan berkembangnya isu liar ditengah-tengah masyarakat. Masih ada hal-hal yang jauh lebih penting diurus oleh seorang Bupati ketimbang mengawal rekrutmen tenaga kerja untuk Smelter," tegas Bang Kief akrab disapa.
Sambungnya, sehingga teman-teman media yang tergabung dalam organisasi DPD MIO KSB dapat membantu dalam hal transformasi informasi kepada masyarakat. Sehingga suasana kebatinan publik dapat terjaga dan tim rekrutmen dapat fokus bekerja.
"Dengan mundurnya Bupati sebagai ketua Tim Rekrument maka bisa dijamin kerja tim bersih dan tanpa intervensi politik. Isu ini dulu harus ditepis, sehingga media lebih mudah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat," harap Bang Kief yang juga aktifis jebolan Malang ini.
Tambahnya, Investasi smelter atau perusahaan yang terlibat, kata dia, statusnya nasional. Bukan izin lokal. Apakah pihak-pihak terkait selama ini sudah melakukan koordinasi dengan Pemrov atau Pusat sebab mengingat dampak rekrutmen ini regional bahkan lokal.
"Jika sudah silahkan di ekspos dan disampaikan ke publik. Jangan sampai persoalan tersebut menuai masalah apalagi rekrutmen ini dibuka saat memasuki tahun-tahun politik," demikian, pungkas Bang Kief mengakhiri statementnya.
Sementara, Kepala Disnaker setempat dikonfirmasi wartawan belum lama ini melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan apapun, pesan di read, namun enggan memberikan tanggapan. Walaupun belum memberikan tanggapan, namun media akan berusaha menghubungi kembali.
Sebelumnya, Pemerintah Daerah Sumbawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten telah menginformasikan setidaknya tiga perusahaan yang ada di wilayah lingkar tambang telah membuka lowongan kerja yang diketuai oleh Bupati Sumbawa Barat Dr.Ir. H. W. Musyafirin, MM.
Ketiga perusahaan tersebut di antaranya, PT Pengembangan Industri Logam (PIL), PT Krakatau Tirta Industri (KTI) dan PT. Japan Gas Company (JGC) yang akan merekrut sebanyak 2.000 karyawan dengan komposisi 1.200 lokal dan 800 non lokal. (*).
.jpeg)
